Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Pemerintah Desa Tebel, Kecamatan Bareng, menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Bersama” Tahun Buku 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Pembina Kecamatan Bareng dan Pendamping Desa yang memberikan pendampingan serta evaluasi terhadap kinerja BUMDes selama satu tahun buku. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif guna peningkatan tata kelola dan pengembangan usaha BUMDes ke depan.

Acara dibuka oleh Kepala Desa Tebel yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi desa. Beliau juga mengapresiasi kinerja pengurus BUMDes “Maju Bersama” atas upaya yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025.

Selanjutnya, Direktur BUMDes “Maju Bersama” menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi selama tahun berjalan. Disampaikan pula rencana pengembangan usaha dan strategi peningkatan pendapatan di tahun berikutnya.

Setelah pemaparan laporan, sesi tanya jawab dan diskusi dibuka. Peserta musyawarah memberikan berbagai tanggapan, saran, serta masukan terhadap pengelolaan BUMDes. Tim Pembina Kecamatan dan Pendamping Desa juga memberikan evaluasi serta rekomendasi, khususnya terkait peningkatan manajemen usaha, administrasi keuangan, dan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan hasil musyawarah, peserta menyepakati bahwa laporan pertanggungjawaban BUMDes “Maju Bersama” Tahun Buku 2025 dapat diterima dengan beberapa catatan perbaikan. Seluruh hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut ke depan.

Musyawarah desa ditutup dengan harapan agar BUMDes “Maju Bersama” semakin berkembang, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tebel.

Pemerintah Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, telah melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Usulan Program Desa Maju dan Sejahtera Kabupaten Jombang Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Tebel dengan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan desa dan masyarakat

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Kecamatan Bareng yang memberikan arahan dan pembinaan terkait penyusunan usulan program.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Tebel menyampaikan bahwa musyawarah ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan usulan program Desa Maju dan Sejahtera Tahun 2027. Program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bareng dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan usulan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar setiap usulan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

Selama pelaksanaan musyawarah, peserta aktif memberikan berbagai usulan dan masukan yang mencakup pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. Seluruh usulan tersebut kemudian dibahas secara bersama-sama untuk disepakati sebagai prioritas desa.

Musyawarah Desa berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Hasil dari musyawarah ini akan dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bahan usulan Program Desa Maju dan Sejahtera Kabupaten Jombang Tahun 2027.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya masyarakat Desa Tebel yang maju dan sejahtera.

Pemerintah desa di berbagai wilayah Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya data desa secara menyeluruh. Untuk itu, banyak pihak mendorong pentingnya pembentukan wadah Satu Data Desa sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang efisien.

Satu Data Desa merupakan sistem terpadu yang menghimpun, menyinkronkan, dan menyajikan seluruh data desa secara terpusat — mulai dari data kependudukan, data sosial ekonomi, potensi wilayah, hingga realisasi anggaran dan kegiatan pembangunan. Dengan sistem ini, setiap perangkat desa dapat mengakses dan menggunakan data yang sama, menghindari duplikasi dan kekeliruan informasi.

“Sering kali kita temukan data antara RT, RW, perangkat desa, dan dinas terkait tidak sinkron. Ini membuat banyak program tidak tepat sasaran dan pelayanan publik menjadi lambat,” ujar Ipan Zulfikri, praktisi teknologi desa dari PT Infinity Geo Tech. Ia menambahkan bahwa satu data desa bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

Desa-desa yang telah mulai menerapkan konsep satu data menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan. Misalnya, pengurusan surat-surat kependudukan, bantuan sosial, dan pemetaan program pembangunan dapat dilakukan lebih cepat karena semua data tersedia secara digital dan saling terhubung.

Namun demikian, masih banyak desa yang belum memiliki sistem satu data yang baik. Penyebab utamanya antara lain terbatasnya infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi aparatur desa, serta belum adanya sistem yang mudah dioperasikan oleh SDM lokal.

Selain mempercepat pelayanan, satu data desa juga dibutuhkan untuk mendukung program nasional seperti registrasi sosial ekonomi (Regsosek), pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga perencanaan pembangunan daerah berbasis data mikro.

Dengan membangun sistem satu data yang kuat, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek pengelola informasi yang strategis untuk masa depan. Wadah satu data desa adalah langkah maju menuju tata kelola desa yang cerdas, efisien, dan inklusif.